SURABAYA , BERITA MADAS — Sejumlah organisasi kemasyarakatan, kelompok pemuda, hingga mahasiswa di Jawa Timur menandatangani Pakta Kesepahaman dan Komitmen Bersama. Langkah ini diambil untuk memastikan Jatim tetap aman, damai, dan kondusif di tengah dinamika sosial dan politik.
Penandatanganan berlangsung dalam Dialog Kebangsaan bertajuk “Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital”. Acara digelar di Resto & Cafe NINE, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pejabat dan tokoh penting daerah. Di antaranya Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nanang Avianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kepala Bakesbangpol Jatim Eddy Supriyanto, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, dan Ketua FKUB Jatim, A. Hamid Syarif.
Turut hadir pula perwakilan PWI Jatim, GP Ansor Jatim, Ketua MUI Jatim, Ketua PSHT 16, Ketua PSHT 17, Pemuda Pancasila, Maluku Satu Rasa (M1R), Aliansi Madura Indonesia, MADAS (Madura Asli Daerah Anak Serumpun), Organisasi Cipayung Plus, BEM Nusantara, serta perwakilan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan lainnya.
Dalam sambutannya, Irjen Nanang menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia juga meluruskan kabar yang beredar soal potensi kerusuhan di Jatim menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.
“Saya sampaikan secara terbuka bahwa fakta di lapangan tidak ada indikasi yang membenarkan itu. Tidak ada ancaman. Jawa Timur aman dan terkendali,” tegas Nanang.
Ia mengajak para pimpinan organisasi untuk terus menyelenggarakan kegiatan secara tertib dan demokratis. “Polda Jatim siap memfasilitasi dan mengamankan agar setiap perbedaan diselesaikan di meja musyawarah,” lanjutnya.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa upaya menjaga persatuan tidak cukup hanya di ruang fisik, tetapi juga harus menyentuh ruang digital. Data menunjukkan tingkat aksesibilitas digital di Jatim mencapai 83,41%, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Jadi menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik. Diseminasi nilai kebangsaan sangat penting kita lakukan di ruang digital,” ujar Khofifah.
Menurutnya, perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal wajar selama dikelola dengan bijak.
“Perbedaan pendapat iya, tapi jangan sampai berubah menjadi permusuhan. Kita sudah terbiasa membangun tepo seliro dan gotong royong,” katanya.
Penandatanganan pakta secara simbolis dilakukan oleh Kapolda Jatim, Gubernur Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Ketua PSHT 16, Ketua PSHT 17, dan Ketua M1R.
Berikut 10 poin utama komitmen bersama:
- Menjunjung Pancasila dan Konstitusi: UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan hidup berbangsa.
- Menolak Perpecahan: Menolak intoleransi, diskriminasi, politik identitas, ujaran kebencian, provokasi, dan kekerasan.
- Merawat Kerukunan: Menjaga kerukunan antarumat beragama, suku, budaya, dan golongan melalui dialog dan penyelesaian damai sesuai hukum.
- Ruang Digital Sehat: Mendorong penggunaan media digital yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab, serta melawan hoaks dan disinformasi.
- Dukung Kamtibmas: Aktif menjaga keamanan melalui komunikasi, deteksi dini potensi konflik, dan pendekatan dialogis.
- Dukung Pemerintah, TNI, Polri: Mendukung penuh upaya menjaga stabilitas keamanan dan suasana kondusif.
- Bijak Bermedia Sosial: Tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi dan mengedepankan kehati-hatian.
- Jaga Kondusivitas: Menjaga suasana Jatim, khususnya Surabaya, menjelang dan selama peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI 2026.
- Perkuat Sinergi: Membangun kolaborasi ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan media untuk kehidupan inklusif dan toleran.
- Jadi Pelopor Persatuan: Siap menjadi pelopor persatuan dan penyebar narasi positif untuk memperkuat semangat gotong royong dan kebangsaan. (IR)
