PROBOLINGGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo resmi menyerahkan berkas rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025. Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Probolinggo, Hj. Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, SE, Senin (27/4/2026).
Rapat ini merupakan kelanjutan dari agenda yang tertunda pada 20 April lalu karena Wali Kota sedang bertugas dinas di Jakarta. Dalam rapat tersebut, Ketua Pansus LKPJ sekaligus Ketua Komisi III DPRD, Muchlas Kurniawan, SH., MH., membacakan sejumlah poin krusial, khususnya di sektor pendidikan dan kebudayaan.
*Dorong Realisasi Seragam dan Rehabilitasi Sekolah*
Salah satu rekomendasi utama adalah percepatan pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu. Berdasarkan data, realisasi untuk tingkat SD baru mencapai 700 siswa dari target 1.000 siswa, sedangkan tingkat SMP baru 432 siswa dari target 1.150 siswa.
“DPRD meminta adanya langkah konkret dan inovatif agar seluruh siswa yang berhak segera mendapatkan seragam tersebut sesuai aturan yang berlaku,” tegas Muchlas.
Selain itu, kondisi infrastruktur pendidikan juga menjadi sorotan. Tercatat ada 47 gedung sekolah yang mengalami kerusakan kategori sedang hingga berat. Dewan mendesak agar rehabilitasi segera dilakukan, baik melalui APBD 2026 maupun dukungan anggaran pusat, demi menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman.
DPRD juga menyarankan penguatan program pendampingan siswa untuk mencegah perundungan, kekerasan, serta intoleransi di lingkungan sekolah. Di sisi lain, dewan mengapresiasi inovasi “Gerakan Sahabat ATS” yang telah menjangkau 29 kelurahan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Kota Probolinggo.
Usul Pisah Urusan Kebudayaan ke Dinas Pariwisata
Dalam rekomendasinya, DPRD mengusulkan kajian ulang terhadap penggabungan urusan Pendidikan dan Kebudayaan.
“Kami menilai bidang Kebudayaan akan berjalan lebih maksimal jika dialihkan atau disinergikan dengan Dinas Pariwisata. Hal ini agar pengelolaan seni dan budaya lebih selaras dengan pengembangan destinasi wisata daerah,” jelas Muchlas.
Tanggapan Kadisdikbud Kota Probolinggo, Menanggapi rekomendasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Probolinggo, Dr. Siti Romlah, S.Si.,M.Pd., memberikan klarifikasi.
*1. Terkait Seragam Sekolah*
Dr. Siti Romlah menegaskan pengadaan seragam tahun 2025 telah mencapai output 100 persen. Perbedaan data terjadi karena seragam hanya diberikan kepada siswa desil 1 sampai 5 sesuai verifikasi Dinas Sosial.
“Memang tidak semua siswa lolos kriteria desil tersebut. Namun, untuk siswa yang sudah lolos verifikasi dan berhak menerima, Alhamdulillah sudah terealisasi dan didistribusikan 100 persen di tahun 2025,” ungkapnya.
*2. Terkait Rehabilitasi Gedung*
Pelaksanaan fisik rehabilitasi dijadwalkan tahun 2026. Saat ini pihaknya juga tengah mengusulkan anggaran 2027, baik melalui APBD maupun APBN lewat program revitalisasi sekolah.
*3. Terkait Pemisahan Kebudayaan*
Dr. Siti Romlah menyambut baik wacana reorganisasi tersebut. Ia menyatakan siap mendukung kebijakan yang diambil demi kinerja yang lebih efektif ke depan.
Melalui rangkaian rekomendasi dan tanggapan ini, diharapkan menjadi acuan bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta melestarikan budaya di Kota Probolinggo. (Syl)
