PROBOLINGGO — Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar forum rembuk pendidikan bersama kepala sekolah guna membahas efektivitas dan urgensi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi satuan pendidikan swasta, Senin (25/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana terbuka dan akrab ini dihadiri kepala sekolah dari berbagai jenjang, mulai dari SD dan MI swasta, SMP dan MTs swasta, hingga MI dan MTs negeri se-Kota Probolinggo. Forum ini menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan BOSDA yang selama ini menjadi penopang operasional sekolah.
Dalam forum tersebut, para peserta mengutarakan berbagai persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan swasta. Mulai dari keterbatasan anggaran operasional, kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana, hingga upaya meningkatkan mutu tenaga pendidik. BOSDA dinilai berperan penting menjaga stabilitas operasional sekolah swasta agar tetap mampu memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Golkar, Guruh Dwi Prasetyo, mengatakan rembuk pendidikan ini digelar untuk mendengar langsung kondisi di lapangan dan memastikan kebijakan pendidikan sesuai kebutuhan sekolah.
“Sekolah swasta memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan di Kota Probolinggo. Kami ingin mendengar langsung kebutuhan dan kendala yang dihadapi, terutama terkait BOSDA. Jangan sampai ada sekolah yang kesulitan menjalankan operasional karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Guruh menegaskan, Komisi I akan terus mengawal pembahasan BOSDA agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi lembaga pendidikan, khususnya sekolah swasta yang membantu pemerintah mencerdaskan bangsa.
Selain membahas mekanisme penyaluran, forum juga menyoroti pentingnya pemerataan bantuan antara sekolah negeri dan swasta. Sejumlah kepala sekolah berharap perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan sekolah swasta dapat ditingkatkan.
Para peserta mengusulkan agar kebijakan BOSDA ke depan tidak hanya fokus pada bantuan operasional, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, serta penguatan fasilitas pendidikan berbasis teknologi.
Rembuk pendidikan ini diharapkan menjadi langkah awal membangun sinergi yang lebih kuat antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Tujuannya, menciptakan sistem pendidikan yang lebih maju, merata, dan berkualitas di Kota Probolinggo.
Komisi I DPRD Kota Probolinggo menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi dunia pendidikan dan memastikan setiap kebijakan yang diambil memberi dampak positif bagi perkembangan pendidikan di daerah. (Syl)
