PROBOLINGGO , BERITA MADAS – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Probolinggo menyoroti pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara tajam dan komprehensif. Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Senin (29/06/2026) di Ruang Sidang Utama DPRD.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, didampingi Wakil Ketua I Abdul Mujib dan Wakil Ketua II Santi Wilujeng Prastyani. Hadir pula Wali Kota dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Hj. Ina Dwi Lestari, Sekda Budiono Wirawan, jajaran OPD, camat, lurah, dan unsur terkait lainnya.
Juru bicara Fraksi NasDem, Ellyas Aditiawan, http://S.I.Kom., membuka penyampaiannya dengan apresiasi kepada Pemkot Probolinggo yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Meski demikian, NasDem menegaskan WTP tidak boleh menjadi pembenaran atas persoalan yang masih ada dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Karena itu, Fraksi NasDem mengajukan sejumlah pertanyaan strategis yang akan didalami bersama Badan Anggaran DPRD.
Di bidang pemerintahan, NasDem mempertanyakan realisasi anggaran penegasan batas wilayah kelurahan, efektivitas dana kelurahan dalam menekan kemiskinan ekstrem, serta ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai indikator kinerja.
Di bidang ekonomi dan pembangunan, Fraksi ini menyoroti tantangan pengendalian inflasi akibat fluktuasi harga bahan pokok. NasDem juga meminta penjelasan kontribusi BUMD terhadap PAD dan penyebab rendahnya progres sejumlah proyek strategis daerah.
NasDem memberi perhatian khusus pada pengadaan barang dan jasa. Keterlambatan lelang proyek strategis, potensi gagal tender, hingga efektivitas sistem pengadaan elektronik dinilai perlu dievaluasi agar tidak menghambat pembangunan.
Untuk keuangan daerah, sorotan diarahkan pada optimalisasi PAD, pengelolaan aset pemerintah, dan penyelesaian piutang pajak yang masih menjadi kendala dalam meningkatkan kemandirian fiskal.
Di bidang perencanaan, NasDem mempertanyakan konsistensi dokumen perencanaan yang kerap direvisi, efektivitas anggaran riset dan inovasi, serta capaian target penurunan stunting dan kemiskinan yang belum maksimal.
Sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan juga disorot. Pemerataan bantuan pupuk dan bibit, kualitas jaringan irigasi, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dinilai harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Di sektor perhubungan, NasDem mempertanyakan kebocoran retribusi parkir, efektivitas pemeliharaan fasilitas lalu lintas, dan pengawasan kendaraan ODOL yang masih menjadi masalah di lapangan.
Untuk kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, Fraksi ini meminta penjelasan dampak nyata kegiatan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM generasi muda. Sementara di sektor perpustakaan dan kearsipan, NasDem menyoroti efektivitas anggaran pengadaan buku, tingkat kunjungan, layanan perpustakaan keliling, dan digitalisasi arsip.
Mengakhiri pemandangannya, Ellyas Aditiawan menegaskan seluruh catatan dan pertanyaan merupakan wujud fungsi pengawasan DPRD. “Fraksi Partai NasDem berharap seluruh pertanyaan ini dapat dijawab secara komprehensif dalam pembahasan selanjutnya, sehingga pelaksanaan APBD benar-benar transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo,” tegasnya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam evaluasi dan pengawasan APBD 2025, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai target dan menjawab kebutuhan masyarakat Kota Probolinggo. (Syl)
