PROBOLINGGO , BERITA MADAS – Komisi III DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), serta Inspektorat Kota Probolinggo. Rapat membahas progres sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Probolinggo, Senin (29/06/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan mengatakan, RDP ini digelar untuk memantau perkembangan proyek infrastruktur di bawah tanggung jawab Dinas PUPR dan mendorong percepatan pelaksanaannya.
“Kami ingin mengetahui progres launching kegiatan infrastruktur di PUPR. Ada kegiatan yang sudah berkontrak dan ada yang masih dalam proses. Karena itu Komisi III memberi dukungan agar semua kegiatan bisa segera dilaksanakan dan selesai tepat waktu,” ujar Muchlas.
Menurutnya, sejumlah proyek menjadi prioritas perhatian Komisi III. Di antaranya pembangunan dan rehabilitasi Gedung DPRD Kota Probolinggo, Rumah Dinas Wakil Wali Kota, serta penataan Alun-Alun Kota Probolinggo yang merupakan proyek lanjutan dengan fungsi publik tinggi.
“Yang menjadi catatan dan prioritas kami adalah proyek di lingkungan DPRD, rumah dinas Wakil Wali Kota, dan Alun-Alun Kota Probolinggo. Ini fasilitas publik yang sangat urgen sehingga perlu perhatian serius,” tegasnya.
Muchlas juga menyoroti proyek Sekolah Rakyat yang hingga kini belum diluncurkan meski anggarannya sudah disiapkan. Ia menyebut masih ada kendala administratif yang harus segera dituntaskan.
“Kami ingin Sekolah Rakyat benar-benar menjadi perhatian bersama. Anggaran sudah ada, tapi masih terkendala surat dari Kementerian ATR serta persoalan aset dan sewa sebelumnya. Kami menekankan agar segera diselesaikan supaya program ini bisa direalisasikan,” jelasnya.
Ia mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor. Menurutnya, proyek strategis tidak bisa dikerjakan secara sektoral, melainkan harus dengan komunikasi intensif antar OPD.
“Pemerintah jangan hanya bekerja secara sektoral. Banyak proyek yang bersinggungan dengan dinas lain, sehingga perlu rapat lintas sektor agar kendala cepat diselesaikan,” tambahnya.
Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo Gofur Effendy, ST., M.Si., menjelaskan salah satu proyek yang dipantau adalah peningkatan kapasitas saluran drainase di Jalan Joglo. Saluran eksisting dinilai sudah tidak mampu menampung debit air saat hujan tinggi.
“Kapasitas saluran eksisting di Jalan Joglo kurang mampu menampung limpasan saat curah hujan tinggi. Karena itu dilakukan peningkatan dimensi dengan konstruksi lebih besar untuk mengurangi potensi genangan dan banjir,” terang Gofur.
Proyek tersebut memiliki anggaran sekitar Rp4,8 miliar dan saat ini terus dikebut. Gofur memastikan seluruh masukan Komisi III akan ditindaklanjuti, termasuk memperkuat koordinasi antar dinas.
“Masukan dari DPRD menjadi atensi kami. Semua saran akan kami tindaklanjuti agar proyek-proyek strategis berjalan lebih cepat dan sesuai target,” pungkasnya.
RDP ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan program pembangunan infrastruktur Kota Probolinggo berjalan efektif, tepat waktu, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. (Syl)
