PROBOLINGGO – Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat kerja intensif guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo, Senin (30/03/2026), ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Isah Junaidah, SE, dengan menghadirkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja.
Dua instansi yang menjadi sorotan dalam pemaparan kali ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Keduanya memaparkan capaian kinerja serta efektivitas penyerapan anggaran di hadapan para wakil rakyat.
Kepala Dispendukcapil Kota Probolinggo, Drs. Rachmadeta Antariksa, memaparkan bahwa instansinya mengelola total pagu anggaran sebesar Rp6.464.257.559. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi fisik dan keuangan mencapai 87,17% atau senilai Rp5.635.065.544. Terdapat sisa anggaran (Silpa) sebesar Rp829.192.015. Berdasarkan data yang dihimpun, ketidakterserapan anggaran secara maksimal ini dipicu oleh beberapa faktor teknis di sektor belanja pegawai,
– Belanja Pegawai: Terealisasi 85,19%. Hal ini disebabkan adanya sejumlah pejabat ASN yang telah memasuki masa purna tugas (pensiun) namun belum ada pejabat pengganti, sehingga pos gaji dan tunjangan sebesar Rp620.643.799 tidak terserap.
– SDM: Saat ini Dispendukcapil diperkuat oleh 54 personel yang terdiri dari 25 PNS, 8 PPPK, dan 21 PPPK Paruh Waktu.
Di sisi lain, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo menunjukkan performa serapan anggaran yang sedikit lebih tinggi, yakni mencapai 89,35%. Dari pagu Rp7.113.407.646, anggaran yang berhasil direalisasikan adalah sebesar Rp6.355.685.378.
Instansi ini fokus pada dua urusan wajib dengan rincian program sebagai berikut,
– Urusan Perpustakaan: Mencakup program penunjang urusan pemerintahan, pembinaan perpustakaan, hingga pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno (total 11 kegiatan dan 26 sub-kegiatan).
– Urusan Kearsipan: Fokus pada program pengelolaan arsip melalui 2 kegiatan dan 3 sub-kegiatan.
Sama halnya dengan Dispendukcapil, sisa anggaran terbesar pada dinas ini juga berada pada pos Belanja Pegawai dengan selisih mencapai Rp663.243.647. Secara total, instansi ini didukung oleh 41 orang pegawai.
Ketua Komisi I, Isah Junaidah, menekankan pentingnya akurasi data dan optimalisasi pelayanan publik meski terdapat kendala pada pos belanja pegawai. Pembahasan LKPJ ini diharapkan menjadi bahan evaluasi agar perencanaan anggaran di tahun mendatang jauh lebih presisi dan berdampak langsung pada masyarakat Kota Probolinggo. (Syl)
