PROBOLINGGO , BERITA MADAS – Evaluasi pengelolaan keuangan daerah menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo. Agenda rapat adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (29/06/2026) di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, didampingi Wakil Ketua I Abdul Mujib dan Wakil Ketua II Santi Wilujeng Prastyani. Turut hadir Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Hj. Ina Dwi Lestari, Sekda Budiono Wirawan, kepala OPD, serta seluruh anggota DPRD.
Dalam forum tersebut, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Probolinggo Ryadlus Solihin Firdaus menyampaikan catatan fraksinya terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Sorotan utama diarahkan pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.
Ryadlus menyebut realisasi retribusi turun sekitar 5,1% dari target yang ditetapkan. Karena itu, Fraksi Gerindra meminta OPD terkait memberi penjelasan atas penyebab penurunan dan langkah perbaikan ke depan.
“Fraksi Partai Gerindra hari ini menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda LPP APBD Tahun 2025. Catatan utama kami adalah turunnya PAD dari sektor retribusi sekitar 5,1%. Ini perlu penjelasan dari OPD yang bertanggung jawab terhadap pemungutan retribusi,” tegas Ryadlus.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra mengapresiasi kinerja Pemkot Probolinggo yang berhasil meningkatkan pendapatan dari sektor lainnya. Ryadlus menuturkan, pendapatan dari pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah mengalami kenaikan signifikan sepanjang 2025.
Secara keseluruhan, total PAD Kota Probolinggo tahun 2025 tercatat naik cukup besar dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebut sebagai indikator positif atas kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber-sumber pendapatan.
“Kami mengapresiasi peningkatan PAD dari sektor pajak dan pendapatan lainnya yang sah. Secara total PAD 2025 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini kabar baik bagi Kota Probolinggo,” ujarnya.
Ryadlus juga menilai capaian tersebut menjadi tolok ukur awal kinerja pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilu 2024. Sebab, 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan program pembangunan di bawah kepemimpinan kepala daerah yang baru.
“Kami dari Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi pemerintah daerah yang cukup sukses mengelola keuangan daerah, khususnya dalam meningkatkan PAD. Ini bisa menjadi cerminan awal keberhasilan kepemimpinan Wali Kota Probolinggo di tahun pertama,” tambahnya.
Ke depan, Fraksi Gerindra mendorong Pemkot Probolinggo terus mengevaluasi dan mengoptimalkan sektor pendapatan yang belum mencapai target, terutama retribusi daerah. Upaya itu diharapkan dapat memperkuat pendapatan daerah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Syl)
