PROBOLINGGO , BERITA MADAS – Komitmen pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara tepat sasaran kembali menjadi perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo. Rapat ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (29/06/2026) di Ruang Sidang Utama DPRD.
Dipimpin Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, rapat juga dihadiri Wakil Ketua I Abdul Mujib, Wakil Ketua II Santi Wilujeng Prastyani, Wali Kota dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Hj. Ina Dwi Lestari, Sekda Budiono Wirawan, jajaran OPD, serta seluruh anggota DPRD.
Dalam penyampaian pandangan umum, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Probolinggo H. Eko Purwanto,S.Ap. menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota. Menurutnya, fokus pembangunan tidak boleh hanya terpusat di satu titik agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah.
“Fraksi PKB mencatat bahwa pembangunan harus merata. Jangan hanya di satu wilayah, tetapi juga wilayah lain supaya tidak ada ketimpangan,” tegas H. Eko Purwanto.
Ia menilai setiap program infrastruktur perlu direncanakan secara matang agar tepat sasaran dan berkelanjutan. PKB mengkhawatirkan jika pembangunan dilakukan secara spontan tanpa perencanaan yang jelas, dampaknya justru akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Pembangunan yang terkesan spontan tanpa perencanaan sebelumnya dikhawatirkan akan menjadi permasalahan lanjutan jika tidak diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Selain soal pemerataan, Fraksi PKB juga meminta kejelasan atas sejumlah perbedaan data dan capaian dalam laporan pertanggungjawaban APBD. Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
H. Eko Purwanto menegaskan, seluruh anggaran APBD harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program pemerintah diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga Kota Probolinggo.
“Harapan kami, anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBD benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Program pemerintah harus memberi dampak langsung kepada warga. Itu yang kami inginkan,” pungkasnya.
Melalui berbagai catatan fraksi-fraksi, DPRD Kota Probolinggo berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 menghasilkan evaluasi konstruktif. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat ke depan. (Syl)
