PROBOLINGGO – Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Partai Golkar, Muchlas Kurniawan, menegaskan komitmennya memperjuangkan sektor pendidikan, termasuk guru ngaji dan lembaga madrasah, dalam kebijakan anggaran daerah.
Penegasan itu disampaikan saat audiensi bersama Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kota Probolinggo di Ruang Kerja Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Rabu (06/05/2026).
Audiensi dihadiri Ketua DPRD Hj. Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, Wakil Ketua I H. Abdul Mujib, Wakil Ketua II, para Ketua Komisi I, II, dan III, serta Ketua PC GP Ansor Salamul Huda bersama jajaran anggota.
Muchlas menjelaskan, pembahasan anggaran daerah melalui tahapan panjang, mulai dari tingkat komisi hingga penetapan di Badan Anggaran (Banggar). “Komisi hanya memberikan usulan. Keputusan final, terutama terkait perubahan postur anggaran dan program, ditentukan dalam pembahasan di Banggar,” jelasnya.
Ia membenarkan bahwa evaluasi terhadap program BOSDA dan bantuan pendidikan lain dilakukan karena adanya temuan yang harus ditindaklanjuti. Karena itu, pemerintah mengambil langkah penyesuaian kebijakan.
Meski demikian, Muchlas menegaskan Komisi III sejak awal mendorong pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Sebab, pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kami sudah menyampaikan bahwa pendidikan adalah tulang punggung pembangunan. Tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga lembaga di bawah yayasan seperti madrasah dan TPQ memiliki peran penting,” ujarnya.
Terkait honor guru ngaji, Muchlas mengakui ada perubahan kebijakan. Jumlah penerima meningkat dari sekitar 1.350 menjadi 1.600 orang, namun nominal insentif justru turun karena alasan efisiensi anggaran.
Ia menambahkan, DPRD sudah merekomendasikan agar pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan guru ngaji, termasuk peluang pengembalian atau peningkatan honor pada tahun anggaran berikutnya.
“Dalam pembahasan dan rekomendasi DPRD, kami sudah menekankan agar honor guru ngaji tetap menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Muchlas juga mengaku memiliki kedekatan personal dengan dunia pendidikan keagamaan sehingga memahami kondisi guru ngaji di lapangan. “Saya juga pernah merasakan menjadi bagian dari guru TPQ dengan honor yang sangat minim. Karena itu, kami akan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Menanggapi kritik soal perbandingan anggaran pembangunan gedung DPRD dengan honor guru ngaji, ia menyebut hal itu sebagai masukan penting untuk evaluasi ke depan. “Itu menjadi koreksi bagi kami. Aspirasi seperti ini akan kami catat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran berikutnya,” ujarnya.
Ia memastikan DPRD akan terus bersama masyarakat, termasuk GP Ansor, dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada sektor pendidikan. “Kami tidak akan memarjinalkan guru ngaji maupun lembaga pendidikan swasta. Semua memiliki kontribusi dalam membentuk kualitas SDM di Kota Probolinggo,” tandasnya.
Di akhir pertemuan, Muchlas berharap ditemukan solusi terbaik yang tidak bertentangan dengan regulasi, namun tetap mampu mengakomodasi kebutuhan guru ngaji dan lembaga pendidikan keagamaan.
Audiensi ini menjadi ruang dialog antara legislatif dan masyarakat untuk mencari titik temu antara keterbatasan anggaran, regulasi, dan kebutuhan riil di lapangan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Probolinggo. (Syl)
