PROBOLINGGO — Rapat Dengar Pendapat evaluasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo, Kamis (11/6/2026). Agenda ini jadi langkah bersama legislatif dan OPD untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Forum ini sekaligus wadah evaluasi menyeluruh atas penerapan PDRD. Tujuannya memastikan kebijakan pajak dan retribusi berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi pembangunan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Probolinggo, Ir. Fitriawati, M.M., menekankan pentingnya memaksimalkan seluruh potensi daerah. Fokusnya ada pada pengelolaan Barang Milik Daerah dan pengembangan kegiatan produktif yang bisa menambah PAD.
Menurutnya, aset daerah harus dikelola terukur dan berkelanjutan. Itu jadi sumber pendorong pembangunan tanpa terus bergantung pada transfer anggaran pusat.
“Kami memaksimalkan potensi BMD yang dimiliki masing-masing OPD. DKPPP juga menambah event untuk menarik minat masyarakat, seperti lomba mancing harian dan pemanfaatan hasil pertanian. Tujuannya membantu Pemkot meningkatkan pendapatan, apalagi saat ini anggaran terbatas karena pemangkasan transfer ke daerah. Kita harus mandiri dan terus bergerak maju,” jelas Fitriawati.
Ia menambahkan, sektor pangan, pertanian, dan perikanan bukan hanya soal ketersediaan pangan. Dengan pengelolaan inovatif, sektor ini punya peluang besar menciptakan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
Melalui kegiatan berbasis potensi lokal, DKPPP mengambil pendekatan ganda: tetap fokus pelayanan publik, sekaligus membuka ruang peningkatan penerimaan sesuai mekanisme Perda PDRD.
RDP juga jadi ruang OPD menyampaikan capaian, kendala, dan strategi ke depan. Sinkronisasi antar perangkat daerah dinilai penting agar target pendapatan tercapai optimal.
Komisi II DPRD Kota Probolinggo mendorong seluruh OPD terus menggali potensi yang ada. Tapi tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan langkah-langkah itu, Pemkot Probolinggo diharapkan makin kuat menahan guncangan fiskal. Sekaligus menjaga keberlanjutan program pembangunan di tengah dinamika kebijakan anggaran nasional. (Syl)
