BAROMETER – Aktivitas penambangan di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, tambang ini kerap dijadikan alasan sebagai sumber kesejahteraan rakyat dan penggerak ekonomi lokal.
Namun di sisi lain, tanpa pengelolaan yang terstruktur dan bertanggung jawab, aktivitas tersebut justru berpotensi menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Pertanyaan mendasar pun muncul: jika kerusakan terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab? Rakyat yang bekerja, atau pemerintah sebagai pemegang otoritas?
Menempatkan Gunung Botak sebagai sumber ekonomi memang tidak sepenuhnya keliru. Namun, pendekatan tersebut harus diimbangi dengan sistem pengelolaan lingkungan yang jelas dan tegas.
Keserakahan yang hanya berorientasi pada keuntungan sesaat berisiko mengabaikan dampak jangka panjang yang jauh lebih besar, termasuk kerusakan ekosistem dan ancaman kesehatan masyarakat. Selain itu, aspek keselamatan kerja juga sering kali luput dari perhatian. Aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa standar yang jelas tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan para pekerja itu sendiri.
Pemerintah sejatinya telah hadir melalui berbagai regulasi untuk mengatur tata kelola pertambangan yang bersih dan ramah lingkungan. Namun, implementasi di lapangan kerap tidak sejalan dengan aturan yang ada. Pola pengelolaan yang masih menyerupai praktik ilegal bebas tanpa kendali menjadi persoalan utama yang harus segera ditertibkan.
Kawasan Gunung Botak perlu dilihat secara komprehensif dari empat aspek:
1. *Aspek Lingkungan*: Apakah aktivitas tambang mengancam keberlanjutan alam atau tidak.
2. *Aspek Kesejahteraan*: Sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan daerah.
3. *Aspek Hukum*: Seluruh aktivitas harus berjalan secara legal, bukan ilegal.
4. *Aspek Sosial*: Apakah praktik pertambangan menghadirkan keadilan bagi masyarakat luas.
Jika penambangan dilakukan secara ilegal, maka yang paling diuntungkan hanyalah segelintir pemodal. Sementara itu, masyarakat sekitar justru menanggung dampaknya, mulai dari meningkatnya kriminalitas, konflik sosial, hingga perubahan pola kehidupan yang tidak terarah.
Tidak jarang, wilayah sekitar tambang dipadati pendatang tanpa kontrol yang jelas, memicu berbagai persoalan sosial seperti konsumsi alkohol berlebihan dan lemahnya pendataan penduduk.
Gunung Botak tidak boleh terus dijadikan dalih atas nama kesejahteraan rakyat, sementara ancaman lingkungan dan sosial dibiarkan membesar. Dibutuhkan ketegasan, pengawasan, serta komitmen nyata dari semua pihak agar pengelolaan tambang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan keadilan bagi generasi mendatang. (Red)
