PROBOLINGGO – Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama pihak terkait, Kamis (04/06/2026). Pembahasannya fokus pada kepastian regulasi dan realisasi anggaran untuk kesejahteraan tenaga pendidik PAUD. Dalam forum itu DPRD menegaskan percepatan penyelesaian regulasi jadi kunci agar bantuan dan honor guru segera direalisasikan.
Anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Ning Dana, menekankan penyelesaian Peraturan Wali Kota adalah kunci utama. Perwali harus rampung agar anggaran BOSDA 2026 bisa cair dan diterima seluruh lembaga PAUD di Kota Probolinggo.
Menurutnya, proses administrasi dan regulasi harus segera dituntaskan selama masih ada waktu. Dengan begitu lembaga PAUD mulai dari Kelompok Bermain, TK, hingga TPA dapat kepastian dukungan anggaran. “Regulasi terutama Perwali harus segera diselesaikan mumpung masih ada waktu. Harapan kami di Komisi I, anggaran BOSDA 2026 ini bisa terealisasi dan diterima teman-teman lembaga PAUD, baik KB, TK, maupun TPA,” ujar Ning Dana.
Ia juga menyoroti kepastian anggaran 2027. Program ini harus jelas sejak perencanaan dan wajib masuk tetap di RKPD. Tujuannya agar tidak kembali terdampak perubahan kebijakan atau penyesuaian anggaran.
Ning Dana menjelaskan, sebelumnya ada sejumlah faktor yang menghambat realisasi anggaran. Mulai kebijakan efisiensi hingga proses rekonsiliasi yang menggeser anggaran. Tapi ia menegaskan dukungan untuk kesejahteraan tenaga pendidik PAUD tidak boleh berhenti. “Ini menyangkut nasib dan tunjangan kinerja yang selama tahun-tahun sebelumnya sudah diterima tenaga pendidik PAUD. Tahun depan tidak bisa ditawar lagi, harus terealisasi,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, pencairan tetap bergantung pada penyelesaian regulasi. Diperlukan koordinasi lintas pihak, termasuk aspek hukum dan pengawasan, agar pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan.
Sementara itu, Ketua IGTKI Kota Probolinggo, Supiah, menyampaikan aspirasi utama guru dalam RDP adalah memperjuangkan hak honor seperti tahun sebelumnya. Perhatian khusus diberikan pada guru Kelompok Bermain berijazah SMA agar tetap mendapat honor. “Intinya hari ini teman-teman memperjuangkan hak guru untuk dapat honor seperti tahun sebelumnya. Yang utama guru KB berijazah SMA juga dapat honor. Meski jumlahnya tidak sama, paling tidak semua guru dapat haknya,” ujarnya.
Supiah berharap hasil RDP segera ditindaklanjuti sehingga pencairan honor guru bisa direalisasikan tahun ini. Sesuai harapan dalam rapat, pencairan ditarget Juli agar tenaga pendidik punya kepastian dan layanan pendidikan anak usia dini di Kota Probolinggo tetap berjalan.
RDP ini bagian dari upaya DPRD Kota Probolinggo mengawal keberlangsungan program pendidikan. Sekaligus memastikan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD tetap jadi perhatian dalam kebijakan daerah. (Syl)
