PROBOLINGGO – DPRD Kota Probolinggo terus mencari solusi atas persoalan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Melalui Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi I, Kamis (04/06/2026), berbagai masukan dan perkembangan dibahas untuk mempercepat penyelesaian regulasi serta kepastian program tersebut.
RDP ini menjadi forum evaluasi dan koordinasi antara DPRD dengan pihak terkait. Tujuannya agar persoalan Bosda cepat diselesaikan dan tidak menghambat layanan pendidikan di Kota Probolinggo.
Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Golkar, H. Amir Mahmud, menjelaskan pembahasan Bosda sebelumnya sudah melibatkan semua unsur pendidikan. Mulai sekolah negeri, SD/MI swasta, MTs, hingga KB dan TK. “Ini terkait dana Bosda kemarin. Kita sudah undang SD, MI swasta, MTs, MI swasta. KB dan TK juga kita undang. Harapannya ini cepat selesai. Soal honor juga jadi perhatian karena masih diproses di bagian hukum dan kita masih menunggu,” tegas H. Amir Mahmud.
Menurutnya, RDP ini bentuk komitmen DPRD memastikan administrasi dan regulasi berjalan sesuai ketentuan. Dengan begitu pelaksanaan Bosda bisa optimal dan tepat sasaran.
Komisi I menilai persoalan Bosda tidak hanya soal anggaran. Kepastian regulasi sebagai dasar pelaksanaan juga penting, termasuk mekanisme penyaluran dan penggunaan anggaran untuk operasional lembaga pendidikan.
Pembahasan ini diharapkan memberi kepastian bagi tenaga pendidik dan lembaga pendidikan yang selama ini menunggu kejelasan honor serta dukungan operasional lain.
DPRD Kota Probolinggo melalui Komisi I menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian. Tujuannya agar tidak berlarut-larut dan segera memberi dampak nyata bagi dunia pendidikan.
Lewat RDP ini, Komisi I berharap koordinasi antarperangkat daerah dan penyelesaian aspek hukum segera tuntas. Sehingga program Bosda bisa terealisasi sesuai harapan dan memberi manfaat bagi seluruh lembaga pendidikan penerima. (Syl)
