PROBOLINGGO – Pansus III DPRD Kota Probolinggo kembali menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Rabu (03/06/2026). Agenda ini jadi bagian upaya penyempurnaan regulasi agar punya landasan kuat dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, tim penyusun dari Universitas Brawijaya turut memberi masukan terhadap substansi raperda. Perwakilan tim, Ardi, menyebut pembahasan kali ini fokus pada penguatan sinkronisasi dan penyesuaian materi dengan kebutuhan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.
Secara prinsip, pertemuan itu sudah menghasilkan sejumlah perbaikan dan kesepakatan. “Prinsipnya tadi membangun sinkronisasi dan penyesuaian dengan rencana penyusunan Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dari pertemuan ini juga sudah dihasilkan perbaikan serta kesepakatan substansi yang diatur,” jelas Ardi.
Ia menambahkan, penyusunan raperda ini bukan pembahasan baru tahun ini. Prosesnya merupakan kelanjutan dari pembahasan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, rapat pansus kali ini berperan penting untuk menyempurnakan materi yang sudah disusun.
Penyempurnaan dilakukan agar perda yang disahkan nanti benar-benar punya nilai kemanfaatan besar dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat Kota Probolinggo.
Ardi berharap setelah perda ditetapkan dan diundangkan, implementasinya berjalan optimal. Dengan begitu tujuan yang dirumuskan dalam regulasi bisa tercapai.
“Harapan ke depan perda ini bisa dilaksanakan dan diimplementasikan dengan baik. Output yang diharapkan adalah peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu di Kota Probolinggo, sekaligus meningkatkan nilai kesejahteraan secara umum,” ujarnya.
Lewat pembahasan yang terus dimatangkan Pansus III bersama tim penyusun, Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diharapkan lahir sebagai regulasi yang adaptif, aplikatif, dan mampu memperkuat pelayanan sosial bagi warga Kota Probolinggo. (Syl)
