Lamongan, BERITAMADAS – Program pemerintah melalui Dinas Pertanian yang seharusnya menjadi berkah bagi petani justru berpotensi menjadi bencana mubazir akibat dugaan penyimpangan oleh oknum pelaksana. Kasus nyata terlihat pada proyek dryer padi dan jagung senilai ratusan juta rupiah di Desa Kedukbembem, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Bangunan megah yang dibangun sejak awal kini ambruk dan rusak parah, tak pernah difungsikan sebagaimana mestinya.
Awak media yang meninjau lokasi pada Selasa (13/1/2026) menemukan fakta mencengangkan, tidak ada tanda-tanda upaya perbaikan sama sekali. Diduga kuat, konstruksi proyek tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), atau bahkan ada penyelewengan anggaran oleh oknum pelaksana. Faktor ini menimbulkan pertanyaan besar. ke mana larinya dana rakyat yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan petani?
Kasus ini menjadi cermin kurangnya amanah pelaksana proyek dan minimnya pengawasan dari dinas terkait. Penyelewengan dana proyek seperti ini jelas melanggar hukum dan termasuk tindak pidana serius berupa korupsi atau penggelapan.
Perbuatan tersebut diatur tegas dalam:
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 372 tentang penggelapan dan Pasal 378 tentang penipuan.
Sanksi bagi pelaku sangat berat, meliputi hukuman penjara panjang dan denda besar, guna memberi efek jera bagi siapa pun yang mengkhianati amanah rakyat. Masyarakat Lamongan, khususnya petani di Desa Kedukbembem dan sekitarnya, patut prihatin dan menuntut penyelidikan transparan dari aparat penegak hukum.
Kami mengajak pemerintah daerah, Dinas Pertanian, dan lembaga terkait untuk segera bertindak: audit proyek, perbaiki fasilitas, dan pastikan program pemerintah benar-benar bermanfaat bagi petani. Transparansi adalah kunci, agar kepercayaan publik tidak lagi tergerus oleh dugaan mubazir seperti ini.
Redaksi Gaguk
